Kantor Imigrasi Kelas I Padang Deportasi WNA Berkasus,Kakanwil Kemenkumham : Sudah Sesuai SOP, Tidak Ada Permintaan Cekal Polisi

Padang, Rakyat Sumbar —  Pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Kantor Wilayah Sumater Barat, menyatakan pendeportasian terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) Australia, Peter Herman Van Ryan, oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang, sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedural).
“Pihak Imigrasi melakukan pendeportasian kepada yang bersangkutan sesuai dengan SOP yang berlaku dan tidak ada permintaan secara resmi untuk pencekalan terhadap saudara Peter Herman Van Ryan dari instansi manapun,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Dwi Prasetyo Santoso.
Dwi Prasetyo Santoso menegaskan, pendeportasian itu dilakukan karena polisi juga tidak pernah sama sekali meminta dan mengajukan pencegahan pencekalan terhadap WNA tersebut. 
“Karena itu kami perlu menginformasikan kronologis kejadian tersebut serta menyikapi tentang berita yang beredar di masyarakat tentang pendeportasian WNA, Peter Herman Van Ryan yang dinilai tidak sesuai prosedur oleh kantor Imigrasi Kelasl Padang,” beber Dwi.
Dijelaskan Dwi Prasetyo, kronologis deportasi itu berdasarkan surat permintaan keterangan dari Polda Sumbar pada tanggal 31 Maret 2017, dengan Nomor B/20/210/Ill/2017, Ditreskrimsus kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang untuk menghadirkan/menunjuk staf yang berkompeten dalam memberikan keterangan terhadap dugaan tindak pidana dunia maya (Cybercrime) yang dilakukan WNA Peter Herman Van Ryan.
Maka Kanim Kelas I Padang, sambung Dwi, melakukan koordinasi dengan Subdit II Ditreskrimsus Polda Sumbar untuk melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian  Peter Herman Van Ryan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 pukul 09.00 WIB di lantai 4 ruangan Ditreskrimsus Polda Sumbar.
Selanjutnya ucap Dwi, pada tanggal 28 April 2017 Seksi Wasdakim bersama Tim Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian Peter Herman Van Ryan yang akan berangkat ke Mentawai menggunakan Kapal KM Suesan Indo I, pada saat pemeriksaan didapatkan bahwa Peter Herman Van Ryan pemegang Kitas Online dan terdaftar pada daftar penumpang yang akan berangkat ke Mentawai dengan kapal Suesan lndo I. 
“Akan tetapi dengan adanya dugaan dari Ditreskrimsus Polda Sumbar atas dugaan tindak pidana dunia maya (Cybercrime) dengan Sprint Lidik : SP Lidik/27/4/2017 Ditreskrimsus Polda Sumbar tanggal 17 Februari 2017 yang akan dilakukan oleh Peter Herman Van Ryan, maka petugas imigrasi melakukan STP (surat tanda penerimaan) Paspor  atau mengambil paspor Peter Herman Van Ryan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang,” kata Dwi.
Ia menambahkan,Selasa, 30 Mei 2017 Peter Herman Van Ryan datang ke Kantor lmigrasi Kelas I Padang untuk memberikan keterangan, berdasarkan hasil keterangan yang didapat bahwa benar Peter Herman Van Ryan bekerja di PT. Jaya Tenggiri, tetapi untuk keberangkatan dengan kapal Suesan lndo I, pada tanggal 28 April 2017 sebagai penumpang bersama rekannya dari Australia untuk berselancar ke Mentawai.
“Berdasarkan Surat Laporan Kejadian LK/WDK/DK/WNA/D634 A/2017 Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Padang, melakukan penyelidikan dan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum dilaksanakan gelar perkara. 
“Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disimpulkan bahwa suatu dugaan tindak pidana dapat dilakukan Pro Justicia jika Penyidik dapat meyakinkan Penuntut Umum bahwa suatu perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana,” katanya.
Dwi menyebutkan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Imigrasi Kelas I Padang berupaya mengumpulkan alat bukti untuk dapat menyakinkan JPU Kejati Sumbar hingga dilakukan lagi pemeriksaan terhadap Peter Herman Van Ryan pada tanggal 18 Oktober 2017. 
“Dengan tidak cukupnya alat bukti terhadap pemeriksaan diri Peter Herman Van Ryan, maka Kantor Imigrasi Kelas | Padang melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian,” ungkap Dwi, mengakhiri. 
Terpisah, ketika di konfirmasi pendeportasian itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta mengatakan imigrasi punya kewenangan sendiri untuk mendeportasi WNA, kecuali jika polisi meminta pencekalan.
“Tidak perlu koordinasi, imigrasi punya kewenangan sendiri, kalau didapatkan penyalahgunaan Visa.  Kasusnya nanti kita tanya pada anak buah dulu yang menangani kasusnya,” kata Margiyanta, menambahkan, menjawab telpon koran ini, kemarin. (byr)
By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.