Sumbar Bakal Menjadi Provinsi ke 14 Rampungkan Pergub Angkutan Daring

Kuota Terbatas Hanya 400 Unit Angkutan Daring Boleh Beroperasi

Padang, Rakyat Sumbar—Peraturan gubernur Sumbar terkait angkutan daring ditargetkan keluar dalam minggu ini. Jika Pergub itu selesai, maka Sumbar akan menjadi provinsi ke 14 di Indonesia yang menyampaikan usulan penetapan jumlah kuota angkutan daring (angkutan sewa khusus) beroperasi di daerahnya.

“Untuk itu, para pengemudi angkutan daring harus bergegas lengkapi persyaratan beroperasinya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tersebut. Sebab mulai 1 Februari 2018 sekenario razia dan penertiban terhadap angkutan daring yang melanggar aturan akan mulai diberlakukan,” sebut  Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Amran , Minggu (21/1).

Ia mengatakan, keputusan terakhir  kuota  yang digunakan untuk angkutan daring di Sumbar yakninya pada angka 400.  Kuota untuk angkutan daring di Sumbar ditetapkan sesuai Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur Angkutan Sewa Khusus (ASK) sejak 1 November 2017.

Menurutnya, kuota itu berkaitan dengan standar umum yaitu dari 100 persen jumlah kendaraan pada suatu daerah, 70 persen adalah angkutan pribadi dan 30 persen kuota untuk angkutan umum.

Kuota untuk angkutan umum itu termasuk taksi, angkutan kota, AKDP, AKAP, termasuk juga kereta api. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Sumbar, kuota yang tersisa dari 30 persen itu hanya tiga persen atau 400 unit kendaraan. Itu yang dapat digunakan oleh angkutan daring.

“Kuota  yang ditetapkan 400 itu diperuntukan untuk 9 kabupaten/kota di Sumbar, diantaranya Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Padangpariaman, Batusangkar, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sijunjung. Tapi kemungkinan Padang dan Bukittinggi lebih dominan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam Pergub itu juga dimasukan terkait tarif atas dan tarif bawah yang akan dipakai untuk angkutan daring sebagainya yang disarankan dalam Permenhub Nomor 107 tahun 2017.  Untuk Sumbar yang berada di wilayah I berkemungkinan tarif batas bawah ditetapkan berkisar diangka Rp3500, sementara tarif batas atas Rp6.000.

 “Pokoknya hitungan untuk tarif batas bawah dan tarif batas atas itu  sesuai dengan yang dijelaskan dalam Permenhub 108. Angkanya tak jauh beda dengan tarif yang diterapkan pada taksi konvensional. Tarif itu harus tertera pada dasbor angkutan daring,” jelasnya.

Seiring dengan akan keluarnya Pergub angkutan daring ini, maka angkutan yang beroperasi diharuskan berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, melengkapi dokumen perjalanan yang sah seperti stnk, bukti lulus uji dan kartu pengawasan, serta kendaraan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker ASK.

“Kita berharap seminggu lagi Pergub ini telah keluar. Sekarang baru 13 provinasi yang menyelesaikan Pergub angkutan daring, jika kita selesai maka Sumbar menjadi provinsi ke 14 yang merampungkan Pergub tentang angkutan daring ini,” pungkasnya. (mul)

Area lampiran

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.